-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Nasir Djamil Raih Pemred Award 2026: Pers Harus Kembali ke Rakyat dan Jadi Pengawal Keadilan

Senin, 20 Juli 2026 | Juli 20, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-07-20T04:13:55Z
Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M. Nasir Djamil, menegaskan pers harus kembali menjalankan fungsi utamanya sebagai penyambung aspirasi masyarakat dan pengawal kepentingan publik.

Menurutnya, media yang dekat dengan rakyat akan semakin kuat dalam menjalankan kontrol sosial sekaligus memperkokoh demokrasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Nasir Djamil usai menerima Pemred Award 2026 kategori Anggota Legislatif Pusat Terbaik Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada malam penganugerahan Pemred Award 2026 yang menjadi rangkaian HUT ke-3 Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia di Hotel Alana Yogyakarta, Sabtu (18/7/2026) malam.

Penghargaan diberikan berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri yang dipimpin Anggota Dewan Pers, Yogi Hadi Ismanto.

"Tema 'Pers Kembali ke Rakyat' sangat relevan dengan kondisi saat ini. Pers harus tetap dekat dengan rakyat, menjadi jembatan aspirasi masyarakat, menyampaikan informasi yang benar, serta menjaga independensinya. Pers yang kuat adalah pers yang dipercaya rakyat," kata Nasir Djamil.

Legislator asal Daerah Pemilihan Aceh II tersebut menilai semangat "Pers Kembali ke Rakyat" tidak boleh berhenti sebagai slogan, tetapi harus diwujudkan melalui praktik jurnalistik yang berpihak pada kepentingan publik.

Menurutnya, media memiliki tanggung jawab mengangkat isu-isu yang menyentuh kepentingan masyarakat karena hampir seluruh kebijakan negara berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat.

"Pers diharapkan menjadi penyeimbang agar hubungan antara negara dan rakyat tidak berada dalam posisi yang berat sebelah. Pers harus menjadi pilar keempat yang kokoh untuk mencegah terjadinya kondisi di mana negara menjadi kuat, tetapi rakyatnya lemah," tegasnya.

Nasir Djamil yang juga memiliki latar belakang sebagai wartawan mengatakan perkembangan teknologi informasi dan era digital membuat peran pers semakin strategis, khususnya dalam mengawal penegakan hukum yang transparan, adil, dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan.

Ia menilai pers yang independen harus mampu menjadi pengawas agar praktik penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dapat dicegah, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi negara tetap terjaga.

"Pers harus kembali ke rakyat agar perlindungan terhadap masyarakat dari praktik-praktik arogansi dalam penegakan hukum dapat dicegah. Pers yang independen dan berpihak pada kepentingan publik akan menjadi benteng demokrasi sekaligus pengawal keadilan," ujarnya.

Pemred Award 2026 merupakan salah satu agenda utama Festival HUT ke-3 Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia yang berlangsung di Yogyakarta pada 17–19 Juli 2026. Pada malam penganugerahan tersebut, puluhan tokoh nasional dan daerah menerima penghargaan atas komitmennya membangun komunikasi publik yang terbuka, transparan, serta mendukung kemerdekaan pers.

Ketua Umum Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia, Bernadus Wilson Lumi, mengatakan Pemred Award merupakan bentuk apresiasi kepada para pemimpin yang dinilai memiliki kepedulian terhadap kemerdekaan pers, keterbukaan informasi publik, serta kemitraan yang sehat antara pemerintah dan media.

"Selamat kepada seluruh penerima Pemred Award 2026. Penghargaan ini bukanlah garis akhir, melainkan motivasi untuk terus membangun komunikasi yang terbuka, menjunjung transparansi, menghormati kebebasan pers, dan menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Semangat 'Pers Kembali ke Rakyat' harus menjadi komitmen bersama agar pers semakin kuat sebagai pilar demokrasi dan semakin dicintai masyarakat," ujar Bernadus.

Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia merupakan organisasi yang menghimpun para pemimpin redaksi media multimedia dari berbagai daerah di Indonesia.

Organisasi tersebut berkomitmen meningkatkan profesionalisme pers, memperkuat kualitas jurnalistik, memperjuangkan kemerdekaan pers yang bertanggung jawab, serta membangun kolaborasi antara media, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat guna mewujudkan ekosistem pers yang independen, kredibel, dan berpihak kepada kepentingan publik.
×
Berita Terbaru Update