Menurut Nasir, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali mengingatkan bahwa hasil pembahasannya akan menjadi dasar penyusunan RAPBN Tahun 2025 sehingga arah kebijakan anggaran negara yang ada di dalamnya harus dicermati bersama secara mendalam dan bijaksana.
“Kebijakan anggaran negara memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa APBN disusun dengan fokus utama pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, sesuai dengan mandat konstitusi,” jelas Anggota Komisi III DPR RI ini.
Dengan beberapa pertimbangan tersebut, kata Nasir, maka Fraksi PKS memberikan pandangan-pandangan, Pertama Fraksi PKS mengingatkan bahwa penetapan target-target makro ekonomi tahun 2025 harus kredibel karena merupakan masa transisi antara pemerintahan lama dengan pemerintahan baru.
“Penetapan target 2025 menjadi tahapan awal bagaimana pemerintah untuk mencapai ekonomi jangka menengah dan jangka panjang sehingga dapat mencapai Indonesia Emas 2045. Jika tidak, Indonesia akan terjebak pada negara berpendapatan menengah (middle income trap).
Tahun 2025, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,1-5,5%,” ujarnya.
Kedua, lanjut Nasir, Fraksi PKS berpandangan bahwa target pertumbuhan perlu didorong untuk lebih berkualitas dan inklusif dengan menetapkan batas bawah dan batas atas target pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
“Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia menembus 5,31 persen dan tahun 2023 sebesar 5,05 persen. Penetapan ini akan sangat krusial agar pemerintah mengerahkan seluruh energi untuk mencapai target tersebut dan menjadi trajektori menuju negara berpendapatan tinggi,” jelasnya.
Fraksi PKS, kata Nasir, menilai bahwa beban utang pemerintah semakin berat. Hal itu terlihat dari alokasi pembayaran bunga utang yang semakin membebani anggaran negara. Tahun 2014, porsi pembayaran bunga utang sebesar 11,05% yang meningkat menjadi 19,56% tahun 2023. Selama 2014-2024 (April), utang pemerintah naik lebih 3 kali dari Rp2.608 triliun (2014) menjadi Rp8.262 triliun (2024).
“Fraksi PKS menyayangkan belum optimalnya pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan. Maret-2023, tingkat kemiskinan mencapai 9,36 persen (25,9 juta penduduk). Angka tersebut di atas target RPJMN 2019-2024 sebesar 6,5-7 persen. Ke depan, Fraksi PKS mendorong Pemerintah untuk bertindak responsif dan merancang program pengentasan kemiskinan dengan penguatan perlinsos,” ungkap Anggota DPR RI dari Dapil Aceh II ini.
Fraksi PKS, lanjut Nasir, mencatat dalam aspek belanja sektor pendidikan yang bersifat mandatory spending, dimana alokasi anggaran pendidikan 20 persen dari APBN masih belum fokus pada peningkatan kualitas pendidikan.
“Proporsi anggaran pendidikan terbesar yaitu 52 persen pada tahun 2024 merupakan transfer daerah. Sementara 33 persen dari anggaran pendidikan dikelola dan tersebar di kementerian/lembaga lainnya. Permasalahan melonjaknya UKT di perguruan perguruan tinggi negeri sehingga meresahkan publik harus segera diselesaikan,” tandas Nasir.
Fraksi PKS, Nasir menambahkan, mendorong agar tunjangan profesi guru harus dialokasikan secara memadai, baik yang di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Agama, maupun daerah.
“Fraksi PKS juga mendesak agar tersedianya Alokasi bagi penambahan dana transfer daerah untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN baik PNS maupun PPPK guru serta tenaga kependidikan lainnya untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan sektor pendidikan. Fraksi PKS juga mendorong alokasi dan realisasi dana abadi yang signifikan bagi pesantren dan kebudayaan,” terangnya.
Fraksi PKS, kata Nasir, memandang bahwa belanja kesehatan mengalami kemunduran dengan dihapusnya mandatory spending bidang kesehatan sehingga berisiko mengurangi anggaran kesehatan.
“Fraksi PKS mendorong Pemerintah agar memastikan seluruh rakyat Indonesia yang tidak mampu mendapat akses BPJS Kesehatan melalui fasilitas PBI oleh Pemerintah. Selanjutnya, dukungan Pemerintah terhadap tenaga kesehatan yang berada di daerah terpencil dapat menjadi insentif tersebar secara merata pelayanan kesehatan,” pungkasnya.
Kemudian, terkait penurunan stunting yang dicanangkan, lanjut Nasir, Fraksi PKS mengingatkan Pemerintah bahwa program percepatan penurunan stunting harus dilakukan.
“Fraksi PKS berpandangan bahwa bantalan sosial perlu ditingkatkan. Demikian pula dengan peningkatan besaran manfaat seperti PKH, Kartu Sembako, KIP Kuliah, PIP, dan PBI JKN”, tukasnya.
Fraksi PKS, imbuh Nasir, memandang pemerintah perlu mempertahankan subsidi tarif listrik 450 VA – 900 VA, subsidi LPG tabung 3 kg, dan BBM bersubsidi bagi rakyat kecil dan juga ketersediaan pasokannya.
“Fraksi PKS mendorong agar honor relawan di desa seperti kader posyandu, relawan jumantik, relawan Keluarga Berencana, dan relawan sosial lainnya yang didanai oleh APBN dan APBD agar dibayarkan tepat waktu dan tidak dipotong pajak ataupun pungutan lainnya. Fraksi PKS juga mendorong adanya keberpihakan anggaran dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas,” urainya.
Fraksi PKS, lanjutnya, mendorong pemerintah untuk menjamin kesejahteraan prajurit TNI dan Polri secara umum. Juga bagi para prajurit yang menjalankan pengabdian di daerah terpencil dan perbatasan-perbatasan negara.
“Fraksi PKS mengingatkan terkait besarnya dana pendidikan melalui TKD yakni 49,9 persen di tahun 2023 dan 52,1 persen di tahun 2024 dari keseluruhan total anggaran pendidikan. Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk membuat grand design pendidikan mengingat dana tersebut tersebar hampir di semua alokasi belanja, baik BPP, TKD maupun Pembiayaan,” jelas Nasir.
Nasir menambahkan, Fraksi PKS memandang kapasitas Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui efisiensi, desain produk berkualitas, dan berteknologi tinggi.
“Fraksi PKS juga mendorong dan mendukung peningkatan Dana Desa di tahun 2025 dari sebelumnya sebesar Rp71 triliun di tahun 2024, disertai dengan penguatan tata kelola, transparansi, akuntabilitas serta pendampingan yang berkala dan berkelanjutan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Fraksi PKS mengingatkan beberapa hal terkait Dana Desa yakni potensi dan permasalahan yang berbeda di setiap desa, adanya UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terutama beberapa hal yang berhubungan dengan alokasi anggaran baru, integrasi data keuangan desa berbasis elektronik, dan penguatan pengelolaan keuangan desa dalam rangka pemberdayaan ekonomi desa,” urainya.
Fraksi PKS, kata Nasir, mencermati angka lifting migas yang terus menurun. Dalam RPJMN 2020 – 2024, terdapat target pembangunan dan pengembangan kilang minyak dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi minyak menjadi 1,9 juta barel per hari di tahun 2026 serta perbaikan neraca perdagangan di sektor migas. Selain itu juga yang menjadi perhatian Fraksi PKS terjadinya beberapa kali kecelakaan kebakaran kilang Pertamina.
“Fraksi PKS mendorong agar pemerintah perlu untuk menjaga tata kelola subsidi hingga perbaikan yang menyeluruh pada aspek kinerja dan efisiensi BUMN. Fraksi PKS menekankan sejak awal konsisten menolak kenaikan PPN sejak dalam pembahasan UU HPP. PKS melihat bahwa rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun 2025 semakin memukul mundur kondisi perekonomian masyarakat,” jabar Nasir.
Fraksi PKS, tambahnya mendorong pemerintah untuk menurunkan ketimpangan pendapatan. Ketimpangan yang tinggi dapat mendorong isu-isu sosial lainnya di masyarakat.
“Fraksi PKS juga menyoroti gejala serapan tenaga kerja sektor formal yang terus menurun selama 15 tahun terakhir. Pekerja Informal pada tahun 2015 berjumlah 70,32 juta jiwa meningkat drastis menjadi 84,13 juta jiwa pada tahun 2024. Fraksi PKS juga mencermati data bahwa Generasi Z (lahir 1997-2012) lebih sulit mencari kerja, 10 juta penduduk usia 15-24 tahun tidak sekolah tidak bekerja,” keluh Nasir.
“Fraksi PKS mendorong peranan pemerintah dalam meningkatkan serta menjaga kestabilan harga produk pertanian melalui penetapan harga dasar produk pertanian, menjaga kestabilan nilai tukar produk pertanian, sarana produksi yang mudah di akses, dan barrier/ kuota impor produk pertanian,” terangnya.
Di sisi lain, imbuh Nasir, Pemerintah juga perlu memperkuat penyediaan infrastruktur irigasi sawah, pupuk yang cukup, pelatihan atau penyuluhan yang memadai, dan dukungan fasilitas keuangan bagi petani dan nelayan. Pemerintah juga perlu memberikan dukungan terutama kepada buruh-buruh tani dan nelayan agar dapat meningkatkan taraf hidupnya.
“Fraksi PKS juga memberikan beberapa catatan lebih lengkap atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2025 yang tidak dibacakan dan menjadi dokumen yang tidak terpisahkan dan akan langsung diserahkan kepada Pemerintah,” tutup Nasir.
