Banda Aceh - Baitul Mal Aceh (BMA) membuka peluang kolaborasi dengan dunia usaha dan sektor pariwisata untuk memperluas manfaat zakat, infak, dan wakaf sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Peluang sinergi tersebut mengemuka saat Kepala BMA, Muhammad Yunus atau akrab disapa Abon Yunus, menerima audiensi Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Aceh, Miftahul Jannah, bersama jajarannya di Aula BMA, Banda Aceh, Jum'at (10/9/2026).
Dalam pertemuan itu, Abon Yunus menegaskan BMA tidak dapat bekerja sendiri dalam mengoptimalkan pengelolaan dana dan aset umat.
Dukungan masyarakat, pemerintah, dunia usaha, media, serta berbagai elemen lainnya diperlukan agar program BMA semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih luas.
“Baitul Mal tidak mungkin bekerja sendiri. Kami membutuhkan sinergi dengan Media, masyarakat, pemerintah, serta berbagai pihak agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran,” ujar Abon Yunus.
Ia menjelaskan, kewenangan BMA tidak hanya mencakup pengelolaan zakat dan infak, tetapi juga wakaf, harta keagamaan lainnya, serta harta perwalian.
Menurutnya, wakaf memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Aset wakaf yang belum dimanfaatkan secara optimal dapat dikelola secara produktif untuk mendukung pendidikan, perkebunan, usaha masyarakat, maupun sektor ekonomi lainnya.
“Kita ingin mendorong gerakan wakaf produktif agar aset wakaf tidak hanya menjadi aset yang diam, tetapi mampu memberikan manfaat yang terus mengalir bagi umat dan generasi mendatang,” katanya.
Karena itu, BMA mendorong pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pihak untuk bersama-sama mengembangkan wakaf produktif dengan tetap memperhatikan aspek administrasi, tata kelola, serta ketentuan hukum.
Selain wakaf produktif, BMA juga terus menjalankan berbagai program sosial, di antaranya bantuan bagi fakir miskin, beasiswa dan dukungan pendidikan, bantuan bagi masyarakat sakit, bantuan sosial, serta respons terhadap korban bencana dan kebakaran.
Sementara itu, Ketua DPD ASITA Provinsi Aceh, Miftahul Jannah, menyebut audiensi tersebut sebagai momentum untuk memperkenalkan organisasi sekaligus membuka ruang kerja sama dengan BMA.
Menurutnya, kolaborasi ke depan dapat dikembangkan tidak hanya dalam sektor pariwisata dan perhotelan, tetapi juga melalui kegiatan sosial serta program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Salah satu gagasan yang mengemuka adalah memperkenalkan lembaga-lembaga yang menjadi bagian dari kekhususan Aceh kepada wisatawan yang berkunjung melalui jaringan ASITA DPD Provinsi Aceh.
Ke depan, wisatawan diharapkan tidak hanya menikmati destinasi wisata, tetapi juga memperoleh pemahaman mengenai kekhususan dan kekayaan sosial-keagamaan Aceh, termasuk mengenal BMA, Majelis Adat Aceh (MAA), serta Dinas Syariat Islam (DSI).
Sebagai bagian dari pengenalan tersebut, turut dibahas gagasan pemberian sertifikat yang mengangkat nilai, budaya, dan kekhususan Aceh kepada wisatawan mancanegara.
Sertifikat tersebut nantinya diharapkan dapat diterbitkan atau mendapatkan pengesahan dari Gubernur Aceh sebagai bentuk apresiasi sekaligus kenang-kenangan bagi wisatawan usai berkunjung ke Aceh.
Gagasan tersebut dinilai dapat menjadi jembatan antara sektor pariwisata, nilai-nilai ke-Acehan, serta upaya memperkenalkan berbagai lembaga kekhususan dan lembaga Istimewa Aceh kepada masyarakat luas.
Dalam audiensi tersebut, Miftahul Jannah juga turut mencoba secara langsung pembayaran infak melalui QRIS BMA dengan nominal Rp1 juta rupiah. Langkah itu menjadi bagian dari pengenalan sekaligus dukungan terhadap kemudahan kanal pembayaran infak berbasis digital yang disediakan BMA.
Pertemuan BMA dan ASITA Aceh diharapkan menjadi pintu awal bagi komunikasi dan kolaborasi yang lebih intensif.
Sinergi pengelolaan dana umat dengan sektor pariwisata dinilai memiliki potensi besar untuk membuka ruang pemberdayaan ekonomi, memperkuat kepedulian sosial, sekaligus memperkenalkan nilai, budaya, dan kekhususan Aceh kepada wisatawan baik dalam negri maupun mancanegara.
"Dengan kolaborasi tersebut, pariwisata tidak hanya menjadi ruang promosi destinasi, tetapi juga dapat menjadi sarana memperkenalkan identitas Aceh dan menghadirkan manfaat sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat." pungkasnya Miftahul Jannah.
