Meulaboh, Aceh Barat – Sebuah peninjauan penting dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana di Sumatera telah dilaksanakan di Gampong Jambak, Kecamatan Pante Ceureumen, pada Senin, 11 Mei 2026. Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil SH, yang mendampingi Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) RI, Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.Cd. Dr. Imran hadir sebagai bagian dari Tim Satuan Tugas (Satgas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatera, menandakan komitmen serius pemerintah pusat dalam penanganan dampak bencana di wilayah tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Dr. Imran menjelaskan bahwa ia mendapatkan penugasan khusus dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk datang ke Provinsi Aceh. Mandatnya adalah mengkoordinasikan dan mensinergikan berbagai kegiatan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang melibatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Pemerintah Provinsi (Pemprov), serta kementerian dan lembaga di tingkat pusat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar semua tingkatan pemerintahan untuk memastikan proses pemulihan berjalan efektif dan efisien. Salah satu fokus utamanya adalah percepatan penyiapan data, yang mencakup informasi mengenai infrastruktur seperti jembatan, jalan, Daerah Aliran Sungai (DAS), irigasi, serta data terkait kebutuhan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap).
Dr. Imran juga menyampaikan beberapa instruksi dan observasinya di lapangan. Ia meminta kepada Bupati untuk memastikan bahwa lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Huntap sudah "clear dan clean" sebelum diajukan kepada Satgas, yang kemudian akan meneruskannya ke kementerian terkait. Selain itu, ia bertugas untuk mengecek status Dana Transfer Khusus Daerah (TKD), menyoroti bahwa dana TKD untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat semuanya dikembalikan tanpa ada potongan. Di Gampong Jambak, ia melihat bahwa penanganan DAS baru menggunakan anggaran kabupaten dan sifatnya sementara untuk menahan aliran sungai yang lebar. Ia memperingatkan bahwa jika tidak ditangani segera, kondisi ini dapat berakibat fatal di musim penghujan. Dr. Imran juga mendesak agar posko darurat bencana diaktifkan kembali sebagai pusat konsolidasi data yang diperlukan untuk penanganan pasca-bencana, serta menyoroti kebutuhan perbaikan segera pada jembatan yang menghubungkan dua desa di Kecamatan Pante Ceureumen guna memulihkan akses transportasi masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM, membenarkan bahwa Desa Jambak merupakan lokasi yang paling parah terdampak bencana banjir pada November 2025 lalu, sehingga wajar menjadi fokus peninjauan Satgas. Bupati Tarmizi juga menyinggung permintaan untuk mempercepat proses cetak sawah baru. Ia menjelaskan bahwa anggaran untuk program tersebut ditransfer ke provinsi, sehingga pihaknya masih menunggu hasil Survey, Investigasi, dan Desain (SID) yang dikerjakan oleh Balai di Medan bekerja sama dengan surveyor dari Universitas Teuku Umar (UTU). Namun, Bupati Tarmizi menegaskan kesiapan Pemkab Aceh Barat untuk segera melakukan eksekusi jika dana untuk cetak sawah baru tersebut dapat langsung ditransfer dari pemerintah pusat ke kabupaten.
Bupati Tarmizi menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen Pemkab Aceh Barat untuk segera menindaklanjuti semua hal yang disampaikan selama kunjungan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat, memastikan pemulihan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi masyarakat yang terdampak.
