Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadheil, SH mengatakan, pemkab Aceh Barat menegaskan bahwa musibah yang terjadi banjir bandang pada 26 November dan banjir susulan pada 8 Desember akibat curah hujan tinggi menjadi pengingat kuat bahwa penanggulangan bencana bukan hanya urusan pemerintah semata, melainkan tanggung jawab bersama. Pemuda, OKP, dan berbagai lembaga sosial disebut sebagai unsur yang selama ini selalu berada di garis depan ketika bencana melanda.
Sebut Said, BPBD Aceh Barat mencatat, bencana banjir terbaru telah berdampak pada 12.032 kepala keluarga atau 34.921 jiwa, dengan total kerugian infrastruktur diperkirakan mencapai Rp203 miliar. Banyak warga mengalami kerusakan rumah, lahan pertanian, hingga harus mengungsi demi keselamatan, Ujarnya
Said menyebutkan, Pemerintah daerah telah turun langsung menyalurkan bantuan logistik, melakukan koordinasi lintas sektor, serta mengajukan dukungan kepada pemerintah pusat agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat, lebih luas, dan lebih menyeluruh.
Lebih lanjut Said menjelaskan, pemerintah ingin memperkuat peran pemuda dan OKP agar mampu memberikan kontribusi yang lebih terarah, terkoordinasi, dan berdampak dalam mitigasi maupun respons bencana. Pemuda dinilai memiliki energi, kreativitas, dan kemampuan mobilisasi yang sangat dibutuhkan dalam situasi darurat.
“Ketika kita bersatu dan bergerak bersama, maka penanganan bencana akan lebih cepat dan masyarakat akan lebih kuat,” tandasnya
Program ini diharapkan menjadi momentum lahirnya kolaborasi baru antara pemerintah, pemuda, dan berbagai elemen masyarakat untuk membangun Aceh Barat yang lebih tangguh menghadapi bencana di masa mendatang.
