Mustafa Umar, selaku Ketua Umum BPP AKA dalam sambutannya menyampaikan tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut adalah untuk membahas keberlangsungan AKA pasca terbitnya UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi serta perubahannya menuju akreditasi, penguatan sinergitas BJKW I Kementrian PUPR.
Selain itu, kata Mustafa untuk mewujudkan pembangunan Aceh yang berkelanjutan, pemenuhan SKK jasa konstruksi dan pengawasan serta pembinaan kualifikasi BUJK (Badan Usaha Jasa Konstruksi) di wilayah Aceh.
"Semua itu diperlukan dorongan dan dukungan dari BJKW I Kementrian PUPR untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga konstruksi yang bersertifikat," ungkap Mustafa.
Mustafa menambahkan bahwa permasalahan dialami Jasa Konstruksi adalah ketersediaan tenaga teknis dan tenaga tukang karena penerapan Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 sudah mengharuskan penyediaan tenaga yang bersertifikat. Sehingga dikhawatirkan ketidaktersedianya tenaga bersertifikat dalam perusahaan dan terpaksa mengunakan tenaga dari luar Aceh.
"Harapan dalam pertemuan audiensi hari ini, BJKW I Aceh bisa bersinergi bersama AKA ( Asosiasi Kontraktor Aceh ) menciptakan tenaga konstruksi untuk pemenuhan BUJK di wilayah Aceh," kata Mustafa.
Mansur Syakban selaku Sekretaris Jenderal Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) mengungkapkan bahwa diperlukan satu trobosan dalam menangani permasalahan tenaga tehnis, salah satu program sertifikat gratis , kepada TKK ( tenaga kerja konstruksi) di Aceh, sumber dana dapat di himpun dari BUJK tergabung di AKA saat ini berjumlah 600 perusahaan dan dukungan fasilitas tempat uji dari BJKW I Kementrian PUPR Aceh.
"Dengan begitu salah satu metode menyelesaikan masalah terhadap TKK ( tenaga kerja konstruksi ) yang belum memiliki sertifikat adalah dengan pelatihan," ulang Mansyur.
Sementara itu Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah I (BJKW I) Banda Aceh Kementerian PUPR, Indra Suhada, menyambut baik atas audiensi yang dilakukan oleh AKA dalam rangka meningkatkan sinergisitas antara pemerintah khususnya BJKW I Aceh dengan asosiasi profesi untuk meningkatkan kerja sama dalam hal pemenuhan TKK bersertifikat demi memenuhi kebutuhan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) dalam menjamin mutu konstruksi di Aceh.
Kemudian dapat mewujudkan penyelengaraan jasa konstruksi yang baik sebagaimana yang telah diamanahkan dalam UU Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Lebih lanjut Indra menambahkan bahwa BJKW I Banda Aceh yang membawahi pembinaan di lima provinsi, seperti Aceh, Sumut, Sumbar, Riau dan Kepri, sangat antusias membantu AKA menuju akreditasi. "Apapun gagasan dan ide baik yang disampaikan hari ini harus segera diwujudkan bersama demi mencapai kualitas Konstruksi yang lebih baik. BJKW I Banda Aceh akan memfasilitasi AKA dalam hal melaksanakan pembinaan Konstruksi (Pelatihan dan Uji Sertifikasi) kepada TKK di wilayah Aceh,"
tutup Indra
