Sebelumnya, usulan RUPSLB tersebut sempat diajukan oleh dua kepala daerah yang juga pemegang saham BAS, yakni Bupati Pidie Jaya, Aiyub Abbas dan Aceh Tamiang, Mursil.
"Kita mendukung agar dilakukan RUPS-LB dengan melibatkan berbagai pihak pemilik saham, termasuk kepala daerah kabupaten kota di Aceh, sehingga semuanya merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab untuk perkembangan BAS ke depannya," ungkap Aminullah, Senin (14/11).
Aminullah menyarankan, agar sebaiknya untuk direksi BAS diutamakan figur internal Bank Aceh, tentunya mereka yang sudah di level pengambil keputusan dan dinyatakan lulus fit and proper test, sewaktu menjabat posisi dimaksud.
“Sebagai bank daerah, BAS memiliki spesifikasi khusus. Ini milik Rakyat Aceh dan pegawainya 90 persen anak daerah,” ujarnya.
Sambung Aminullah, kalau top manajernya dari luar, dikhawatirkan akan sulit mendapat dukungan internal, dan ini dibuktikan oleh pengalaman yang sebelumnya, hanya mampu bertahan dua tahun.
“Ini sangat merugikan perkembangan BAS, di tengah aura persaingan bisnis perbankan yang makin ketat,” jelasnya.
Aminullah menilai, kandidat dari internal itu juga untuk menambah spirit kerja kolektif BAS, dan sangat layak untuk menjadi pertimbangan para pemegang saham.
"Selain itu, jajaran direksi yang lama existing juga disarankan ikut mendaftar. Jika ternyata lewat umur, tetap bisa diajukan ke OJK agar dapat ikut serta dan ini ada aturannya. Namun terlepas dari semua itu, usulan tersebut tetap harus diawali dengan RUPSLB, karena dasar hukum sebuah Perseroan Terbatas,” pungkasnya.
