Pidie Jaya, 4/11 — Upaya melindungi masyarakat dari ancaman banjir susulan di Kabupaten Pidie Jaya menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah. Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I, Asyari, mendampingi Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, meninjau kondisi tanggul Sungai Krueng Meureudu di Desa Dayah Usen, Kecamatan Meurah Dua, Selasa (3/11). Peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung dampak banjir susulan yang kembali mengancam permukiman warga. Salah satu perhatian utama adalah tanggul sungai yang mengalami kerusakan dan jebol sepanjang kurang lebih 150 meter. Kondisi tersebut membutuhkan penanganan segera agar masyarakat di sekitar aliran sungai dapat kembali merasa aman.
Dalam kunjungan tersebut, Mendagri bersama rombongan menyusuri kawasan tanggul dan berdialog langsung dengan Kepala BWS Sumatera I mengenai kondisi sungai serta langkah penanganan yang diperlukan. Selain kerusakan tanggul, sedimentasi yang terjadi pada alur sungai turut menjadi perhatian karena dapat memengaruhi kapasitas aliran air. Mendagri menekankan pentingnya percepatan pembangunan tanggul serta pengerukan sedimentasi untuk mengurangi risiko banjir berulang. Berdasarkan catatan Satgas PRR, sedimentasi pascabencana November 2025 telah terjadi pada 137 sungai di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penanganan tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih baik bagi masyarakat, khususnya yang bermukim di sepanjang bantaran sungai.
Bagi masyarakat Desa Dayah Usen dan wilayah sekitarnya, perbaikan tanggul menjadi kebutuhan mendesak agar aktivitas sehari-hari tidak terus terganggu setiap kali hujan deras terjadi. Banjir susulan pada 1 dan 2 November 2026 kembali berdampak terhadap sejumlah permukiman di Pidie Jaya, terutama kawasan yang berdekatan dengan aliran sungai. Kerusakan infrastruktur pengendali banjir juga meningkatkan kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya genangan kembali. Karena itu, penanganan tidak hanya diarahkan pada perbaikan kerusakan yang terlihat, tetapi juga pada upaya mengurangi potensi ancaman banjir berikutnya. Dengan kondisi sungai dan tanggul yang tertangani lebih baik, masyarakat diharapkan dapat kembali menjalankan aktivitas rumah tangga, sosial, dan ekonomi dengan lebih aman.
Selain meninjau Krueng Meureudu, rombongan juga melihat kondisi tanggul Sungai Alue Keutapang serta lahan pertanian di Desa Beuringen yang terdampak banjir. Dalam rangkaian kunjungan tersebut, pemerintah turut menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak, berupa bantuan tunai masing-masing Rp200 juta untuk Desa Dayah Usen dan Desa Alue Keutapang. Bantuan lainnya meliputi satu unit kendaraan water supply multifungsi, sembilan unit pompa air untuk Kabupaten Bireuen, Pidie Jaya, dan Aceh Utara, serta paket sembako dan logistik darurat dari Kementerian Sosial. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mempercepat penanganan dampak bencana di wilayah terdampak.
BWS Sumatera I terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan penanganan sungai serta infrastruktur pengendali banjir di Pidie Jaya. Melalui peninjauan langsung ini, kondisi lapangan dan kebutuhan teknis dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan yang lebih tepat dan terukur. Percepatan perbaikan tanggul dan penanganan sedimentasi diharapkan mampu mengurangi risiko banjir susulan sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat. Upaya tersebut juga menjadi bagian penting dalam memulihkan kehidupan warga, menjaga kawasan permukiman, serta melindungi lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Dengan sinergi pemerintah pusat, daerah, dan BWS Sumatera I, pemulihan pascabencana diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Pidie Jaya.
