Pesan itu disampaikan Mujiburrahman saat menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XX Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Auditorium Ali Hasyimi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Sabtu (24/10/2026).
Menurut Mujiburrahman, persoalan pendidikan, kesejahteraan mahasiswa, kualitas demokrasi, hingga ketimpangan pembangunan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, terutama perguruan tinggi, pemerintah, dan mahasiswa.
“Persoalan pendidikan, kesejahteraan mahasiswa, kualitas demokrasi, ketimpangan pembangunan, dan berbagai tantangan kebangsaan membutuhkan lebih dari sekadar pernyataan sikap. Kita membutuhkan pemahaman yang mendalam, data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta solusi yang bisa dilaksanakan,” kata Mujiburrahman.
Ia menjelaskan, ketiga unsur tersebut memiliki peran yang saling melengkapi. Perguruan tinggi mempunyai sumber daya keilmuan untuk meneliti dan menganalisis berbagai persoalan bangsa, sedangkan pemerintah memiliki kewenangan dan instrumen untuk menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata.
Sementara itu, mahasiswa memiliki energi, keberanian, dan kedekatan dengan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Karena itu, mahasiswa diharapkan tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga mampu menawarkan alternatif penyelesaian.
“Ketiganya perlu membangun hubungan yang sinergis dan produktif. Kampus dan pemerintah perlu membuka ruang kerja sama berbasis riset dan data, sementara mahasiswa harus tetap memiliki kebebasan untuk mengkritik, mengawasi, dan mengajukan alternatif,” ujarnya.
Mujiburrahman menegaskan, sinergi antara mahasiswa, perguruan tinggi, dan pemerintah tidak berarti menghilangkan daya kritis mahasiswa. Sebaliknya, kritik juga tidak seharusnya menutup ruang dialog.
Menurut dia, gerakan mahasiswa akan semakin kuat apabila keberanian moral berjalan beriringan dengan kedalaman pengetahuan, etika, dan tanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa, dan negara.
“Saya berharap BEM SI dapat mengambil peran strategis dalam membangun tradisi gerakan mahasiswa yang kritis sekaligus solutif,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Mujiburrahman juga mengingatkan para delegasi BEM SI tentang pentingnya menjaga perdamaian, terutama dengan menjadikan pengalaman konflik yang pernah dialami Aceh sebagai pelajaran bagi daerah lain di Indonesia.
Ia mengatakan, perdamaian yang dirasakan masyarakat Aceh saat ini harus menjadi modal untuk mendorong kemajuan di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan ekonomi, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Perdamaian bukan alasan untuk berhenti mengkritik atau menuntut perubahan. Sebaliknya, perdamaian adalah fondasi agar kritik, perubahan, dan pembangunan dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
Ia berharap mahasiswa dari berbagai daerah dapat menjadi bagian dari generasi yang merawat perdamaian, tidak hanya di Aceh, tetapi juga di seluruh Indonesia.
Mujiburrahman juga berpesan agar para delegasi membawa pulang pengalaman dan pemahaman tentang keberagaman Indonesia serta memperkuat persaudaraan yang telah terbangun selama kegiatan berlangsung.
Rakernas XX BEM SI berlangsung pada 19–25 Oktober 2026 dengan mengusung tema “Poros Gerakan Intelektual: Menakar Arah Kebijakan Nasional dan Resiliensi Akar Rumput Demi Kedaulatan Rakyat”.
Kegiatan tersebut sebelumnya dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, yang mewakili Gubernur Aceh Muzakir Manaf. [ ]
