Kunjungan Tim Supervisi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, khususnya di Kabupaten Pidie. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat perkembangan penanganan pascabencana, mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, serta memastikan program pemulihan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.
Rakor dipimpin Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda Pidie, Apriadi, S.Sos.,. Turut hadir Wakapolres Pidie, Kasdim 0102 Pidie, Kejari Pidie, Wakil Ketua DPRD, BPBD, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Bappeda, PDAM, dan sejumlah OPD teknis lainnya.
Rapat difokuskan pada tiga hal: pemutakhiran data, pemetaan kendala, dan upaya percepatan rehabilitasi-rekonstruksi di sektor pertanian, perikanan, permukiman, pendidikan, infrastruktur, serta bantuan sosial.
Asisten II, Apriadi, S.Sos., mengapresiasi dukungan Tim Supervisi Satgas RRP dalam mempercepat penanganan pascabencana di Kabupaten Pidie. Ia menegaskan pentingnya finalisasi dan pemutakhiran data secara akurat agar tidak terjadi perbedaan antara data yang disampaikan pemerintah daerah dengan data yang dimiliki tim pusat.
“Data yang akurat dan sama antara daerah dan pusat sangat penting agar setiap program penanganan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” ujarnya.
Apriadi, S.Sos., juga menyampaikan penanganan bencana membutuhkan koordinasi intensif .
"Penanganan bencana membutuhkan koordinasi intensif. Pihaknya berkomitmen memperbarui data dan melakukan sinkronisasi ke Provinsi dan Satgas. Kemudian BPBD Pidie bersama OPD terkait juga akan melengkapi data sawah dan mendorong pelaksanaan SID,” jelasnya.
Koordinator Wilayah Aceh I Satgas RRP, Laksma TNI Nouldy Jan Tangka, menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi sekaligus memastikan setiap indikator pemulihan dapat diperbarui dan dilaporkan kepada pimpinan atau Ketua Satgas. Menurutnya, akurasi data menjadi kunci agar seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar sesuai dengan kebutuhan.
Lebih lanjut di sektor pertanian, tim mendorong adanya data terperinci mengenai titik koordinat, status dan kondisi lahan, termasuk klasifikasi lahan yang masih dapat diselamatkan maupun yang tidak dapat dipulihkan. Langkah tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan analisis kebutuhan sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan pascabencana di Kabupaten Pidie.
Usai rakor, tim melanjutkan kegiatan dengan peninjauan langsung ke lokasi terdampak untuk memastikan kesesuaian data dan kondisi di lapangan.
