Upaya tersebut dibahas dalam Workshop Penyusunan Arah Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan (SIK) Provinsi Aceh yang dilaksanakan di Hotel Ayani, Banda Aceh, Rabu (12/8/26). Kegiatan diikuti sekitar 30 peserta dari berbagai unsur terkait penanggulangan bencana.
Kepala Pelaksana BPBA, Ir. Bahron Bakti, S.T., M.T., dalam arahannya menyampaikan bahwa sistem informasi memiliki peran penting dalam mendukung penanggulangan bencana. Saat bencana terjadi, kecepatan memperoleh informasi yang akurat menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan tindakan dan pengambilan keputusan.
Menurutnya, pengembangan SIK Aceh tidak hanya berfokus pada pembangunan aplikasi, tetapi juga harus dibarengi dengan tata kelola data dan informasi yang baik. Data dari berbagai sumber perlu dikelola secara terintegrasi agar dapat dimanfaatkan secara efektif dalam setiap tahapan penanggulangan bencana.
Hal senada disampaikan perwakilan Bappeda Aceh, Teuku Ahmad Dadek, yang menyoroti masih adanya tantangan dalam pengelolaan data kebencanaan, seperti data yang belum terintegrasi, distribusi informasi yang belum merata, serta koordinasi antarlembaga yang masih perlu diperkuat. Ia menekankan pentingnya penyelarasan data kebencanaan, termasuk data Jitupasna dan R3P, sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis bukti.
Dalam kegiatan tersebut, SIAP SIAGA juga membagikan pengalaman pengembangan SIAGA NTB, yang mengedepankan integrasi data dan layanan informasi kebencanaan. Sistem informasi tidak hanya diarahkan untuk menampilkan data, tetapi juga menyediakan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti peta rawan bencana, edukasi kebencanaan, informasi pelatihan dan simulasi, serta pelaporan kerusakan akibat bencana.
Sementara itu, SKALA bersama unsur Diskominsa turut menekankan bahwa pengembangan satu data harus ditempatkan sebagai bagian dari tata kelola, bukan sekadar pembangunan portal atau aplikasi baru. Integrasi dan pemanfaatan bersama berbagai sistem informasi yang telah tersedia menjadi salah satu langkah penting untuk menghindari terjadinya duplikasi data dan membangun keseragaman informasi antarlembaga.
Workshop juga membahas pentingnya standardisasi format data, pemanfaatan data spasial, kejelasan sumber dan kewenangan data, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Peserta kemudian dibagi dalam kelompok untuk memetakan kebutuhan dan ketersediaan data kebencanaan Aceh serta aplikasi kebencanaan yang telah tersedia di pemerintah daerah beserta tantangan pemanfaatannya.
Melalui kolaborasi SIAP SIAGA, SKALA BNPB, BPBA, dan berbagai pemangku kepentingan, pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan Aceh diharapkan dapat menghasilkan ekosistem data yang lebih terintegrasi, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor serta mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam menghadapi berbagai potensi bencana di Aceh.
