Banda Aceh — Plt. Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Muhsin, S.Pd.I., M.Pd.I., meminta seluruh panitia pembangunan dayah untuk segera memulai pekerjaan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Aceh (NPHA) dan Surat Perjanjian Swakelola (SPS).
Penegasan itu disampaikan Muhsin saat kegiatan Penandatanganan NPHA dan SPS Pembangunan Prasarana Dayah Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Aula Jeddah, Asrama Haji, Banda Aceh, Kamis (9/7/26).
"Saya minta setelah penandatanganan hari ini pekerjaan segera dimulai. Jangan menunggu hingga akhir tahun. Harapan kita, pada Oktober nanti bangunan tersebut sudah dapat difungsikan," kata Muhsin.
Kegiatan ini dihadiri 291 peserta yang terdiri dari pimpinan dayah dan panitia pembangunan dari berbagai kabupaten/kota di Aceh, unsur APIP Inspektorat Aceh, Kejaksaan, serta pejabat eselon di lingkungan DPDA Aceh.
Dalam arahannya, Plt. Kadis Dayah Aceh menekankan terhadap poin - poin penting dengan pembangunan prasarana dayah dilaksanakan melalui mekanisme swakelola sebagai bentuk kepercayaan pemerintah Aceh kepada dayah untuk mengelola pembangunan sesuai kebutuhan, pekerjaan harus sesuai spesifikasi, tepat mutu, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penandatanganan SPS menandai dimulainya pekerjaan jangan ditunda hingga akhir tahun, DPDA Aceh, Inspektorat Aceh, dan Kejaksaan melakukan pembekalan agar pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan bebas dari penyimpangan dan jika terjadi kerugian negara akibat pelanggaran, panitia pembangunan wajib mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Data pembangunan prasarana dayah 2026, terdapat bantuan pembangunan 102 dayah di 22 kabupaten/kota, kecuali Kota Banda Aceh, total dayah di Aceh 1.827 dayah, terdiri dari Tipe A, Tipe B, Tipe C, dan Non-Tipe, Paket pembangunan 2026 sebanyak 29 paket dengan nilai anggaran sekitar Rp157 miliar.
Selain pembangunan fisik, DPDA Aceh juga menjalankan program strategis seperti Pemberdayaan Ekonomi Dayah, Peningkatan Kompetensi Guru, dan Digitalisasi Administrasi E-DATUDA.
"Bersama kita wujudkan pembangunan dayah yang berkualitas, transparan, dan bermanfaat bagi umat dan bangsa," tutup Muhsin.
