Aceh Besar - Ketua DPRK Aceh Besar Abdul Mucthi, S. I. Kom dalam jalannya rapat mengatakan agenda paripurna hari ini momentum penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Penyampaian nota keuangan dan raqan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK tahun 2025 bukan pemenuhan regulasi semata, melainkan wujud transparansi serta tanggungjawab kepada seluruh masyarakat Aceh Besar, ungkap Mucthi dalam pembukaan pidatonya saat mimpin Paripurna ke-7 di Kota
Jantho, Senin (6/7/26).
Lewat forum ini kita akan melihat potret rill kinerja keuangan pemerintah daerah sepanjang tahun 2025. Kita akan mengevaluasi sejauh mana anggaran yang telah disepakati menjelma menjadi program-program yang menjawab hajat hidup orang banyak.
"Program yang menggerakkan ekonomi dan mendorong kesejahteraan masyarakat", ujar Mucthi. la mengajak seluruh Anggota DPRK Aceh Besar tidak hanya memeriksa dokumen tapi penting menyelaraskan dengan LKPJ kepala daerah dan LHP-BPK terhadap belanja tahun 2025.
"Kami mengajak ita semua melalui badan anggaran melakukan pembahasa secara kritis dan objektif terhadap raqan ini", sambungnya.
DPRK akan mencermati capaian pendapatan daerah, efektivitas sumber PAD dan dana transfer pusat, sekaligus efesiensi anggaran.
"Kita harus memastikan belanja anggaran yang terealisasi memberikan dampak nyata bagi masyarakat", pungkas Mucthi.
