Kota Jantho – Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten (Sekdakab) Aceh Besar, Abdullah, S.Sos, mewakili Bupati Aceh Besar, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Kuta Cot Glie dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung UDKP Kecamatan Kuta Cot Glie, Senin (09/02/2026).
Dalam sambutan Bupati Aceh Besar yang dibacakan oleh Asisten III Sekdakab, Abdullah menegaskan bahwa pembangunan merupakan proses perubahan yang berkelanjutan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Pembangunan pada hakikatnya adalah proses perubahan berbagai aspek kehidupan masyarakat menuju kondisi yang lebih baik. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus dilakukan secara terpadu, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat,” ujar Abdullah saat membacakan sambutan Bupati Aceh Besar.
Ia menjelaskan, hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menekankan pentingnya keterpaduan pendekatan politis, teknokratis, partisipatif, serta sinergi antara pendekatan top-down dan bottom-up.
Wakil Ketua DPRK Aceh Besar, Naisabur, S.Kom menyampaikan sambutan dalam acara Musrenbang RKPD Tahun 2027 Kecamatan Kuta Cot Glie dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung UDKP Kecamatan Kuta Cot Glie, Senin (09/02/2026). FOTO/MC ACEH BESAR.
Menurutnya, Musrenbang kecamatan merupakan tahapan strategis dalam menjaring aspirasi dari masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
"Musrenbang kecamatan ini menjadi forum penting untuk menghimpun saran, masukan, dan usulan dari masyarakat sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2027,” katanya.
Penyusunan RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2027, lanjutnya, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2026.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Abdullah menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2025 mencapai 4,95 persen, melampaui target rencana pembangunan sebelumnya sebesar 4,0 persen.
"Capaian ini menunjukkan bahwa perekonomian Aceh Besar terus bergerak ke arah yang positif,” ungkapnya.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh Besar tahun 2025 tercatat sebesar 77,46, meningkat 0,89 poin dibandingkan tahun 2024. Peningkatan tersebut mencerminkan perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
Pendapatan per kapita masyarakat Aceh Besar pada tahun 2025 juga tercatat sebesar Rp42,99 juta per tahun, melampaui target yang telah ditetapkan. Sementara angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 11,5 persen, turun 2,16 persen dibandingkan tahun 2024.
"Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terus berkomitmen menurunkan angka kemiskinan secara bertahap dengan target mencapai 9,91 persen pada tahun 2027,” jelasnya.
Ia menambahkan, berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan terus diperkuat melalui program perlindungan sosial, bantuan tunai, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan sumber daya manusia, stabilisasi harga kebutuhan pokok, hingga program makan bergizi bagi anak sekolah serta penguatan ketahanan pangan.
Terkait ketenagakerjaan, Abdullah menyebutkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2025 tercatat sebesar 7,93 persen, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
"Kami terus mendorong pelatihan kewirausahaan, peningkatan keterampilan tenaga kerja, pengembangan ekonomi kreatif, serta digitalisasi UMKM sebagai upaya membuka lapangan kerja baru,” ujarnya.
Di sektor kesehatan, penanganan stunting masih menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
"Percepatan penurunan stunting dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, pelibatan tokoh masyarakat, serta pelaksanaan rembuk stunting dari tingkat gampong hingga kecamatan,” kata Abdullah.
Program makan bergizi gratis dan rumah gizi gampong juga disebut sebagai bagian dari strategi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Aceh Besar.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRK Aceh Besar, Naisabur, S.Kom, dalam sambutannya menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda seremonial tahunan.
"Musrenbang ini adalah ruang strategis untuk memastikan bahwa pembangunan daerah benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat di tingkat gampong dan kecamatan,” tegas Naisabur.
Ia menambahkan, aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi dasar bagi DPRK dalam menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan.
Naisabur juga menyoroti masih tingginya angka kemiskinan serta keterbatasan lapangan kerja, khususnya di wilayah kecamatan yang mayoritas masyarakatnya bergantung pada sektor pertanian."Persoalan infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani, irigasi, dan ketersediaan air masih menjadi keluhan utama yang terus muncul dalam Musrenbang,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Camat Kuta Cot Glie, Mulyono, SE, menyampaikan bahwa Kecamatan Kuta Cot Glie memiliki jumlah penduduk sekitar 14.900 jiwa dengan wilayah yang didominasi lahan persawahan, perkebunan, dan peternakan.
Namun demikian, ia menyoroti persoalan krisis pengairan sawah yang sangat dirasakan petani.
"Petani kami sangat bergantung pada sektor pertanian, tetapi hingga kini sistem irigasi belum memadai. Pada musim kemarau, kondisi ini sangat berisiko menyebabkan gagal panen,” ungkap Mulyono.
Selain pertanian, Kecamatan Kuta Cot Glie juga memiliki potensi besar di sektor peternakan yang membutuhkan dukungan berupa bantuan bibit ternak dan sarana pendukung lainnya.
Ia pun menyampaikan sejumlah usulan prioritas pembangunan.
"Kami mengusulkan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi, bantuan ekonomi masyarakat, dukungan sektor pendidikan, serta penyelesaian pembangunan masjid besar kecamatan yang hingga kini belum rampung,” tuturnya.
Menutup sambutannya, Camat Kuta Cot Glie berharap hasil Musrenbang dapat dikawal dan direalisasikan secara nyata.
"Kami berharap usulan yang disepakati hari ini benar-benar dapat diwujudkan demi kesejahteraan masyarakat Kuta Cot Glie,” pungkasnya.
Musrenbang RKPD Kecamatan Kuta Cot Glie Tahun 2027 tersebut dihadiri Asisten III Sekdakab Aceh Besar, unsur pimpinan dan anggota DPRK Aceh Besar, Ketua MPU, Ketua Majelis Adat Kecamatan, Danramil, Kapolsek, Kepala Puskesmas, para kepala sekolah, keuchik, tokoh agama, tokoh perempuan, Tim Independen Pemenangan Bupati Aceh Besar, pemuda, serta Tim Penggerak PKK Kecamatan Kuta Cot Glie.
