Kadisnakermobduk Aceh Sampaikan Kondisi Ketenagakerjaan Aceh Kepada Komisi IX DPR RI

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Akmil Husen, SE, M.Si memaparkan kondisi ketenagakerjaan di Aceh pada pertemuan dengan Tim Komisi IX DPR RI di Ruang Potensi Daerah I Setda Aceh. Kadisnakermobduk menyampaikan berbagai upaya yang telah dilaksanakan dalam mengurangi angka pengangguran di Aceh, dalam bentuk kegiatan pelatihan dan pemagangan. Dalam pertemuan tersebut, Kadisnakermobduk Aceh juga berharap mendapat dukungan dari Komisi IX DPR RI terkait usulan pembangunan BLK Spesifikasi Khusus di Aceh sebagai tindaklanjut pertemuan Gubernur Aceh dengan Menteri Ketenagakerjaan R.I. di Banda Aceh (Red. 25 September 2025)

Sebagai tindaklanjut amanat Inpres No 2 Tahun 2021, Pemerintah Aceh juga telah menerbitkan Peraturan Gubernur Aceh No. 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Aceh, serta Instruksi Gubernur Aceh No. 02/INSTR/2024 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Aceh. "Regulasi ini tidak hanya sebagai tindaklanjut Inpres No 2 Tahun 2021, namun juga sebagai bentuk perlindungan Pemerintah Aceh terhadap para pekerja" ujar Akmil. 

Tim Komisi IX DPR RI yang di ketuai drg. Putih Sari hadir ke Aceh bersama 11 anggota dewan lainnya disambut oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, SE. Dalam pertemuan tersebut, selain Forkopimda Aceh dan Kepala SKPA terkait, ikut hadir pula 3 pimpinan daerah (Bupati Aceh Barat, Bupati Aceh Tengah dan Bupati Aceh Selatan) yang ikut memaparkan tentang kebutuhan akan ketersediaan Rumah Sakit Regional di wilayah masing-masing sebagai tuntuntan dalam pemenuhan pelayanan bagi masyarakat. Tim Komisi IX DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas bidang Kesehatan, Ketenagakerjaan, Jaminan Sosial dan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi tugas baru Komisi IX DPR RI.

Tim Komisi IX DPR RI ikut didampingi oleh perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut dan Aceh, BPJS Kesehatan, Badan Gizi Nasional, BPVP Banda Aceh dan BP3MI Aceh. Beberapa instansi/lembaga vertikal tersebut juga memaparkan kondisi terkini di Aceh sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.