Pertemuan ini berlangsung di ruang rapat Baitul Mal Aceh, Rabu (11/6/2025). Rapat juga dihadiri oleh Anggota Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh, Dr Mizaj Iskandar Lc. LLM, Muhammad Aulia ST, Andriana, Lc, M.Us.
Ketua Baitul Mal Kota Banda Aceh, Dr. Tgk M Yusuf Al Qardhawy, SH MH menyampaikan bahwa kunjungan ini adalah bentuk silaturahmi awal pascapelantikan.
“Pada dasarnya kedatangan kami untuk ‘jak meguree’ kepada guru-guru kami di Baitul Mal Aceh. Harapannya jika berguru di Baitul Mal Aceh maka nantinya Baitul Mal Kota Banda Aceh menjadi role model, minimal di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Aceh,” ujar Tgk Yusuf Al Qardhawy.
Hal sama juga dikatakan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh, Wahyudi SSTP MSi, tujuan pertemuan hari ini adalah untuk membangun komunikasi, sinergi, dan jejaring kolaboratif antara Baitul Mal Kota Banda Aceh dan Baitul Mal Aceh.
“Kedatangan kami meminta pencerahan dan arahan dari Baitul Mal Aceh sebagai lembaga pusat, sebagai tujuan utama adalah memperkuat koordinasi demi peningkatan tata kelola pengelolaan zakat, infak, dan wakaf (ZISWAF),” papar Wahyudi.
Menurut Wahyudi, yang masih menjadi tantangan pengelolaan dan kolaborasi program adalah Baitul Mal Kota mengharapkan kolaborasi program diperkuat. Menyadari pentingnya posisi Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi dan wajah Aceh di tingkat nasional. “Pendapatan ZIS Kota Banda Aceh masih didominasi ASN (60-70%),” sebutnya.
Sedangkan untuk pendapatan ZIS di luar pendapatan dari ASN, permasalahannya terletak pada persaingan dengan Lembaga Amil Zakat Lain yang ada di Kota Banda Aceh.
Dikatakan, Pendapatan di luar ASN hanya sekitar 30% karena banyaknya LAZ (Lembaga Amil Zakat) di Banda Aceh. Ada juga terdapat unit vertikal lembaga nasional yang membangun UPZ sendiri, dalam hal ini bertentangan dengan Qanun.
Sementara untuk tidak terjadi tumpang tindih bantuan antara Baitul Mal Aceh dan Kota Wahyudi mengusulkan Sistem Bank Data Terpadu
“Diperlukan satu sistem/aplikasi terintegrasi (Bank Data Mustahik) yang dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan bisa diakses kabupaten/kota. Tujuannya untuk mencegah tumpang tindih bantuan dan verifikasi data lebih akurat. Diharapkan lembaga swasta juga dapat mengakses dan melaporkan ke Baitul Mal,” jelas Wahyudi.
Sedangkan untuk Potensi Zakat, Potensi zakat di Banda Aceh diperkirakan mencapai Rp 240 miliar. Potensi zakat se-Aceh mencapai Rp 3,1 triliun. “Perlu kerja sama aktif untuk menggali potensi baru, seperti zakat dari perusahaan,” sebutnya.
Oleh karena itu, Baitul Mal Aceh, melalui Anggota Badan Baitul Mal Aceh, Muhammad Ikhsan, SE, MSi didampingi Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh, Amirullah, SE, MSi, Ak menyambut baik niat dan semangat kolaboratif dari Baitul Mal Kota Banda Aceh.
“Kami menegaskan bahwa Baitul Mal merupakan lembaga keistimewaan yang perlu dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat. Sarana dan prasarana serta dukungan CSR, seperti dari Bank Aceh, perlu dimaksimalkan. Bank data mustahik merupakan kebutuhan mendesak yang akan dipertimbangkan serius,” ucapnya.
Baitul Mal Aceh juga menyepakati membangun sistem Bank Data Mustahik terpadu di bawah koordinasi Baitul Mal Aceh. Meningkatkan sinergi program antara Baitul Mal Aceh dan kabupaten/kota, khususnya Banda Aceh. Mendorong advokasi terhadap pemerintah dan mitra CSR untuk memperkuat fasilitas Baitul Mal Kota. Membahas lebih lanjut potensi zakat perusahaan dan strategi menggali pendapatan non-ASN.
Rapat ditutup dengan penyerahan cendera mata dan dengan harapan besar bahwa kolaborasi antara Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kota Banda Aceh dapat menjadi model sinergi yang unggul dalam pengelolaan zakat dan pemberdayaan mustahik di Aceh.
