Forum yang digelar di Ruang Rapat Bambu Ungu Peunyerat, ini dihadiri oleh Deputi Wilayah I Sumbagut BPJS Kesehatan, Kadis DPMPTSP Aceh, Asdatun Kajati Aceh, Disnakermobduk Aceh, dan BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh.
Kajati Aceh menegaskan bahwa pihaknya terus mendorong penegakan hukum terhadap badan usaha yang tidak patuh melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) ke Kejari. "Kami berkomitmen menindak badan usaha yang lalai. Tunggakan sebesar itu bisa berdampak serius pada keberlangsungan program JKN," tegasnya.
Universal Health Coverage - UHC Aceh Hampir Tercapai, Tapi Perusahaan Masih Minim
Provinsi Aceh sebenarnya telah mencapai cakupan JKN sebesar 97,22% dari total penduduk 5,6 juta jiwa. Namun, hanya 5,02% peserta berasal dari sektor badan usaha (PPU BU). Sementara mayoritas masih ditopang oleh anggaran pemerintah (PBI dan JKA-Pemda).
Deputi BPJS Kesehatan Wilayah I, Mohammad Iqbal Anas Ma’ruf, menyebutkan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat krusial. "Perlu sinergi antara Dinas Tenaga Kerja, DPMPTSP, dan lembaga hukum untuk mewajibkan kepesertaan JKN dalam proses perizinan usaha," ujarnya.
BPJS dan Kejaksaan Kebut Penagihan
BPJS Kesehatan bersama Kejaksaan terus memperkuat efektivitas SKK. Hingga akhir 2024, efektivitas penagihan mencapai 90,24% dari total kasus yang diajukan. Kota Banda Aceh, Sabang, dan Pidie Jaya mencatat tingkat kepatuhan 100%.
Di sisi lain, para pelaku UMKM disebut sebagai segmen yang paling banyak belum terdaftar. BPJS berencana menawarkan skema cicilan dan edukasi kelompok melalui Relationship Officer.
???? Call to Action
Forum Forkor 2025 ini menjadi bukti kuat bahwa pengawasan kepatuhan JKN bukan hanya tanggung jawab BPJS, tetapi seluruh unsur pemerintah. Keikutsertaan badan usaha bukan sekadar kewajiban hukum, tapi bentuk nyata tanggung jawab sosial.
