Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-61 Tahun 2025, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Aceh, menggelar Tasyakuran di Rutan Tahanan (Rutan) Kelas IIB Banda Aceh, Senin (28/04/2025).
Mengusung tema “Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat Untuk Masyarakat”, kegiatan ini dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Untuk Tingkat pusat dilaksanakan di Graha Bhakti Pemasyarakatan Lantai Enam Ditjenpas, dan pada yang saat bersamaan, Zoom juga di ikuti oleh Pejabat Struktural Lapas Kelas IIA Banda Aceh di ruang Kepala Lapas.
Sementara itu, kegiatan Tasyakuran HBP ke-61 di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Banda Aceh, turut dihadiri oleh Gubernur Aceh, yang diwakili Staf Ahli bidang Pemerintahan,Hukum dan Politik, Mahdi Efendi, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh diwakili Koordinator Pidana Khusus, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh diwakili Diresnarkoba Polda Aceh, Pangdam diwakili Danpomdam, Kepala BNN Provinsi Aceh, Ketua DPRA Aceh, Kakanwil Kemenkum Aceh, Meurah Budiman, Kakanwil HAM Aceh, Bukhari, Kepala Kejaksaan Negeri Negeri Banda Aceh serta Aparat Penegak Hukum lainnya, mitra kerja, dan seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) wilayah Banda Aceh dan sekitarnya serta Paguyuban Ibu-ibu Pemasyarakatan.
Dalam pelaksanaan tasyakuran ini, beberapa poin penting ditekankan, di antaranya semangat untuk mempererat kebersamaan, sinergi, serta meningkatkan dedikasi dalam pelaksanaan tugas. Tasyakuran ini bukan sekadar seremoni, melainkan juga menjadi momentum refleksi atas perjalanan panjang pemasyarakatan di Indonesia.
Dalam amanatnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, mengatakan Pemasyarakatan bukan sekadar urusan penjara, tapi tentang memberikan harapan, membangun kembali jati diri manusia, dan menghadirkan keadilan restoratif bagi masyarakat. “Pada Hari Bakti Ke-61 ini, saya mengajak kita semua untuk melakukan refleksi mendalam. Apa yang sudah kita capai? Apa yang belum? Dan lebih penting lagi, apa yang bisa kita lakukan bersama untuk menjadikan Pemasyarakatan sebagai bagian integral dari pembangunan hukum nasional? Refleksi ini harus melahirkan aksi. Bukan hanya evaluasi di atas kertas, tapi langkah konkret yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat dan Warga Binaan,” tegasnya
Ia menjelaskan dalam satu tahun terakhir, terdapat semangat baru melalui program akselerasi. Salah satu program unggulan yang menjadi fokus adalah ketahanan pangan yang berbasis pada kegiatan pembinaan di Pemasyarakatan. “Kita ingin menjadikan Warga Binaan sebagai pelaku aktif pembangunan, bukan hanya objek pembinaan. Di balik tembok tembok Lapas, kita punya potensi besar tenaga kerja yang bisa dilatih dan lahan yang bisa digarap, yang bisa kita bangun untuk menjadikan Pemasyarakatan sebagai centre of excellence dalam produksi pangan,” tambah Menteri Agus.
Mari kita jaga semangat pengabdian ini. Mari kita kuatkan sinergi, perkuat solidaritas, dan terus hadirkan inovasi. Pemasyarakatan harus menjadi garda terdepan dalam reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Mari kita lanjutkan perjuangan ini. Mari kita songsong masa depan Pemasyarakatan Indonesia yang lebih bermartabat, lebih produktif, dan lebih manusiawi,” ajak Menteri Agus.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, menyampaikan tema ‘Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat’ merefleksikan komitmen Pemasyarakatan untuk memberikan kontribusi nyata dan dampak positif bagi masyarakat sesuai tujuan Sistem Pemasyarakatan sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sebelumnya, telah dilakukan serangkaian kegiatan, seperti Pekan Olahraga dan Seni Warga Binaan, Bakti Sosial dan Jumat Berkah, Donor Darah, Pemasyarakatan Bersih-Bersih, hingga Indonesia Prison Products and Arts Festival (IPPAFest) 2025. “Kesuksesan seluruh rangkaian kegiatan tersebut tidak lepas dari kontribusi dan dukungan seluruh jajaran Pemasyarakatan, baik di tingkat pusat, Kantor Wilayah, maupun Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia,” ucap Mashudi.
Selanjutnya, pemberian penghargaan kepada Petugas yang berhasil menggagalkan peredaran barang yang terlarang, yang diserahkan secara langsung oleh Plh.Kakanwil Ditjenpas Aceh, Kakanwil Kemenkum Aceh, serta pemberian kategori UPT Terbaik kepada Balai Pemasyarakatan Kelas I Banda Aceh yang diserahkan oleh Staf Ahli Gubernur bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Mahdi Efendi.
Rangkaian acara tasyakuran diakhiri dengan prosesi pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur, dilanjutkan dengan ramah tamah yang mempererat silaturahmi antar seluruh peserta. Kegiatan berjalan dengan aman dan tertib.
