Politisi PAN ini menilai Banda Aceh merupakan salah satu kota yang memiliki potensi zakat yang sangat besar.
Salah satu potensi zakat adalah zakat penghasilan yang bersumber dari setiap orang yang beragama Islam atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Banda Aceh.
Adapun zakat penghasilan bersumber sebagai berikut.
A. Aparatur Sipil Negara (Pemerintah Banda Aceh/instansi vertikal).
B. Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
C. Koperasi
D. Karyawan swasta di Aceh.
“Saya berharap setiap orang yang beragama Islam atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam yang telah mencapai nisab wajib menunaikan zakat ke Baitul Mal Banda Aceh,” ujar Musriadi, Sabtu (1/2/2025).
Begitu juga bagi ASN dari instansi vertikal, pegawai BUMN dan karyawan swasta yang penghasilannya mencapai nisab akan dikenakan pemotongan zakat penghasilan sebesar 2,5 persen.
Musriadi meminta Baitul Mal segera membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) untuk mengumpulkan zakat dari instansi/lembaga pemerintah pusat/BUMN, Badan Usaha Milik Banda Aceh/swasta dan lembaga lainnya.
“Kita menyarankan Pemko Banda Aceh mengantisipasi banyak zakat yang keluar dari Banda Aceh, melahirkan regulasi tentang pengelolaan zakat, sehingga potensi zakat di Banda Aceh terkumpul dan terpusat untuk masyarakat di Kota Banda Aceh,” ujarnya.
Ia juga mendorong Baitul Mal Banda Aceh untuk terus kampanye gerakan sadar zakat.
Dengana demikian penerimaan zakat oleh Baitul Mal didasari oleh kesadaran masyarakat selaku muzakki untuk membayarkan zakat mereka melalui lembaga tersebut.
