Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Biro Adpemb Setda Aceh T. Robby Irza yang didampingi oleh Kabag Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Romi Aulia dan Kabag Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, Saifuddin.
Dalam kesempatan tersebut Kepala Biro menjelaskan terkait tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi pembangunan, dimana salah satunya yaitu terkait pelaporan kegiatan APBN, APBA dan APBK serta koordinasi dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Lebih lanjut, Robby menambahkan terkait dengan kegiatan pembangunan yang ada di Aceh yang bersumber dari dana APBN melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu Pembangunan Bendungan Kreuto, Rukoh, Irigiasi Jambo Aye dan Lhok Guci serta Pembangunan Ruas Jalan Tol SIBANCEH bagian dari Trans Sumatera yang saat ini sudah terbangun dari Baitussalam sampai Padang Tiji.
Terkait hal tersebut Nurdiansyah menyampaikan tugas berat dalam mengawal kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat di Aceh harus dipikul bersama-sama antara lembaga legislatif dan eksekutif. Ia menambahkan DPRA sebagai lembaga Legislatif turut mendukung serta mendorong upaya percepatan pembangunan baik itu yang bersumber dari dana APBN, APBA maupun APBK. Atas dasar tersebut ia menyampaikan perlu adanya koordinasi dan kolaboratif yang intens antara lembaga legislatif dan eksekutif di Aceh.
Mengingat pentingnya kegiatan keberlanjutan pembangunan PSN di Aceh, Ketua Komisi IV berharap agar Pemerintah Aceh melalui Biro Adpemb Setda Aceh menyiapkan usulan terkait keberlanjutan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Langsa – Lhokseumawe dan Lhokseumawe – Sigli serta Optimalisasi Pemeliharaan Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Pusat yang ada di Provinsi Aceh. Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro, T. Robby Irza telah menyiapkan rancangan surat Ketua DPR Aceh kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
Di akhir pertemuan, Ketua Komisi IV berharap perlu adanya komunikasi rutin, koordinasi serta kolaboratif antara Biro Adpemb dan Komisi IV, agar dengan adanya kolaborasi tersebut, diharapkan dapat merumuskan upaya percepatan pembangunan di Aceh.
