Setelah sekian lama, anggaran pendapatan dan belanja Aceh (APBA) yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Aceh, akhirnya disahkan oleh Pemerintah Aceh. Sebelumnya, DPRA harus berjuang keras untuk mengesahkan APBA 2024.
Berulang kali tim dari badan anggaran (Banggar) DPRA harus bersitegang dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) bahkan sampai adanya aksi yang berujung ‘piring terbang’ beberapa waktu lalu demi memperjuangkan pengesahan APBA.
Saat itu, Pemerintah Aceh masih dibawah kepemimpinan Achmad Marzuki, yang kini sudah diberhentikan oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), setelah 20 bulan menjabat.
Pengamat Ekonomi, Dr Amri, mengapresiasi langkah Pj Gubernur Aceh yang baru Bustami Hamzah, karena menurutnya mengerti tentang kondisi masyarakat Aceh saat ini yang tengah dihimpit kemiskinan dan daya beli yang rendah.
“Pengesahan APBA tahun 2024 ini menjadi bukti nyata bahwa Pj Gubernur Aceh peduli terhadap kesengsaraan yang dialami masyarakat Aceh selama berbulan bulan karena tidak adanya perputaran uang, termasuk yang paling pahit mungkin saat meugang puasa kemarin, banyak yang tidak dapat menikmati daging meugang karena tidak punya uang membeli daging,” kata Dr Amri.
Dosen Ekonomi dan Bisnis dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala itu menuturkan, APBA menjadi satu-satunya tumpuan harapan masyarakat Aceh karena memang tidak ada industri besar yang dapat menggerakkan perekonomian seperti APBA.
“Aceh ini kan berbeda dengan provinsi lain di Indonesia khusunya di Pulau Jawa, yang mana banyak industri, uang berputar sangat besar di sana, di Aceh ini hanya ada perputaran uang di warung kopi, dan itu sangat sedikit sekali, gaji para pekerja di warung kopi pun mungkin tidak sesuai dengan UMP, beda dengan ASN dan tenaga kontrak yang digaji melalui uang negara,” katanya.
Namun demikian, ASN dan tenaga kontrak Pemerintah Aceh pun dalam tiga bulan terakhir merasakan dampak ekonomi yang luar biasa, karena tak ada tunjangan, dan tenaga kontrak tidak ada gaji.
Karena itu, mantan Sekretaris Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala itu sangat mengapresiasi langkah cepat Bustami Hamzah yang langsung memperbaiki hubungan dengan lembaga legislatif, sehingga tidak ada lagi hambatan terhadap pengesahan APBA tahun 2024.
“Inilah yang ditunggu oleh masyarakat, dan inilah yang menjadi harapan masyarakat Aceh dalam tiga bulan terakhir. Rakyat butuh APBA, bukan drama atau ketegangan politik yang membuat rakyat terus menderita dalam kemiskinan di bumi yang kaya ini. Dengan realisasi APBA maka akan terjadi multiflier efek atau banyak efek terhadap perputaran uang di masyarakat dan daya beli akan meningkat,” pungkasnya.