Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas PUPR Kota Banda Aceh, Salmah Maimunah.
Akibat kondisi minimnya anggaran tersebut, kata Salmah, pemeliharaan ruas jalan terpaksa dilakukan secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran.
"Kita komitmen akan tangani dan membuat program. Tetapi penanganan tergantung anggaran," kata Salmah, kepada AJNN, Senin, 6 Maret 2023.
Selain itu, kata dia, pemeliharaan jalan di kawasan Kota Banda Aceh juga dibagi berdasarkan kewenangan, yakni jalan kota berada dibawah pengawasan Dinas PUPR Banda Aceh. Kemudian, jalan provinsi menjadi tanggung jawab Dinas PUPR Provinsi, dan jalan nasional dibawah pengawasan Dinas PUPR Banda Aceh. Kemudian, jalan provinsi menjadi tanggung jawab Dinas PUPR Provinsi, dan jalan nasional dibawah wewenang Balai Jalan.
Meskipun demikian, jika terjadi pelaporan kerusakan di luar area kewenangan tersebut, Salmah mengatakan pihaknya akan merespon dengan melakukan penambalan sementara.
Ia mengharapkan, pihak berwenang dapat segera membuat program. Sehingga kerusakan jalan dapat diganti secara maksimal, karena telah diselaraskan sesuai kontrak.
"Sejauh ini, hanya itu yang bisa kami lakukan. Kalau dituangkan jadi proyek dan kontrak tidak bisa, karena tidak sesuai wewenang. Karena keterbatasan anggaran, alangkah baiknya memprioritaskan pemeliharaan ruas jalan yang menjadi wewenang kami," sambung Salmah.
Ahli Muda Teknik Jalan dan Jembatan PUPR Banda Aceh, Misqal Novio Reeza menambahkan ada juga beberapa program pemeliharaan jalan permanen tahun ini, yakni kawasan jalan pinggir kali.
Selain itu, ia menyebutkan satu rangkaian program yang menjadi target dari pihaknya, yakni perbaikan ruas jalan Makam Pahlawan, jalan Nyak Adam Kamil, jalan Hasan Saleh dan jalan Danu Broto.
"Untuk program jalan kita ada banyak, tetapi terkendala biaya. Kita butuh sekitar Rp100 miliar, sementara anggaran tersedia hanya ada Rp4 miliar. Karena Setiap tahun harus dilakukan pemeliharaan, secara berkelanjutan," pungkas Misqal.
